Inhu/Riau, Kabaraktual.online -Latar Belakang Proyek yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025, di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kegiatan renovasi terhadap Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di tiga lokasi berbeda telah menjadi sorotan publik; karena, pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2025 diduga tidak akan diselesaikan tepat waktu.
Sedangkan masing-masing paket pekerjaan tersebut telah diberikan nilai kontrak yang hampir mencapai setengah miliar rupiah, Sebagaimana catatan yang telah didokumentasikan, tahap pelaksanaan proyek renovasi tersebut mulai diinisiasi pada tanggal 23 Juli 2025, kemudian target penyelesaiannya ditetapkan pada tanggal 19 November 2025; namun demikian, seiring berjalannya waktu hingga pertengahan Desember 2025 ketika laporan berita ini disiapkan dan diterbitkan, pada Senin (22/12/2025) hasil pantauan yang dilakukan oleh awak media di lokasi lapangan menunjukkan bahwa tingkat progres pekerjaan baru saja mencapai sekitar 60 persen dari total volume yang direncanakan.
Dari kondisi yang terjadi tersebut, maka tanda tanya besar terkait efektivitas pengawasan mulai muncul ke permukaan; karena, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai instansi teknis yang menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu menjaga kelancaran proyek.
Selanjutnya, informasi terkait faktor penyebab keterlambatan telah dikemukakan oleh salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek; dimana, menurutnya, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan diduga dipicu oleh kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan serta seringnya terjadinya pergantian pekerja yang bertugas di lapangan.
“Sepengetahuan saya, para pekerja atau tukang sudah beberapa kali gonta-ganti. Soal penyebab pastinya saya kurang tahu, tapi kondisi itu jelas berpengaruh pada lambatnya pekerjaan,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh warga tersebut pada hari Rabu (17/12/2025).
Selain tanggapan dari warga masyarakat, belum terselesaikannya pekerjaan renovasi di ketiga lokasi Pustu tersebut juga telah mendapat sorotan yang cukup keras dari Ketua Lembaga Aliansi Indonesia; dimana, ia menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini menjadi bentuk cerminan yang jelas terhadap kelemahan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap proyek fisik yang menggunakan sumber dana negara.
“Kami berharap pihak-pihak terkait, khususnya dinas teknis, lebih serius dan ketat dalam mengawasi kegiatan fisik yang bersumber dari uang rakyat. Jangan sampai keterlambatan seperti ini terus berulang setiap tahun. Jika progres baru 60 persen dan tidak diawasi dengan baik, sangat berpotensi berakhir mangkrak,” tegas Rudi Walker Purba ketika dirinya dihubungi melalui sambungan komunikasi seluler, Senin (22/12/2025).
Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa proyek yang berkaitan dengan sektor kesehatan seharusnya selalu menjadi prioritas utama pembangunan; karena, pelayanannya menyangkut langsung kepentingan dasar masyarakat, bukan justru dijadikan sebagai contoh buruk dalam pengelolaan anggaran publik yang ada.
Sayangnya, dalam periode waktu hingga berita ini disusun dan diterbitkan ke khalayak umum, dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu belum memberikan bentuk keterangan resmi maupun klarifikasi yang jelas terkait dengan masalah keterlambatan dalam penyelesaian proyek renovasi Pustu tersebut; bahkan, berbagai upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh tim awak media untuk mendapatkan informasi lebih lanjut juga belum mendapatkan respons apapun dari pihak terkait.
Akhirnya, masyarakat umum kini tengah menunggu munculnya sikap tegas dari pemerintah daerah setempat; agar dapat memastikan bahwa anggaran senilai ratusan juta rupiah yang telah dikeluarkan benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, bukan sekadar dicatat secara administrasi dalam laporan keuangan, sementara kondisi bangunan yang sedang direnovasi di lapangan hanya terbengkalai tanpa adanya tindakan perbaikan yang segera dilakukan. (Red/Tim)
Editor : Redaksi
