ACEH SINGKIL, KabarAktual.online – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil untuk Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya mengalami kebuntuan dan tidak menemukan titik temu di antara pihak yang bersengketa, akhirnya berhasil diakhiri melalui proses mediasi yang difasilitasi langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026, sehingga hasil kesepakatan yang telah dicapai tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi kelancaran seluruh roda pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah tersebut.
Proses Mediasi Berlangsung Seharian Penuh
Kegiatan mediasi yang menjadi titik balik penyelesaian masalah ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup panjang, di mana prosesnya dimulai sejak siang hari di lingkungan Kantor Gubernur Aceh dan kemudian dilanjutkan hingga larut malam hari di kediaman dinas yang ditempati oleh Wakil Gubernur Aceh, guna memastikan bahwa setiap permasalahan yang ada dapat dibahas secara mendalam dan tuntas tanpa ada satu pun aspek yang terlewatkan.
Dalam pertemuan yang sangat penting tersebut, dipertemukan lah perwakilan dari unsur eksekutif dan unsur legislatif yang sebelumnya diketahui mengalami perbedaan pandangan dan belum dapat mencapai kesepakatan dalam proses pembahasan rancangan anggaran daerah tersebut, sehingga kehadiran mediator dinilai sangat dibutuhkan untuk menjembatani berbagai kepentingan yang ada.
Selama proses berlangsung, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi dari jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, di antaranya adalah Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Aceh Syakir, Asisten Administrasi Umum Murthala, serta Inspektur Aceh yang turut serta memberikan masukan dan pengawasan agar proses mediasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, kehadiran perwakilan dari unsur legislatif juga dipastikan lengkap, di mana hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil H. Amaliun, Wakil Ketua DPRK Wartono, anggota DPRK Juliadi, serta Pelaksana Tugas Sekretaris DPRK M. Yunus yang mewakili seluruh komponen dewan perwakilan rakyat daerah.
Begitu pula dengan pihak eksekutif, di mana kehadirannya diwakili langsung oleh Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon, Penjabat Sekretaris Daerah Edy Widodo, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Hendra Sunarno, sehingga seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan anggaran daerah tersebut dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.
Komitmen Bersama Ditekankan Demi Kemajuan Daerah
Pada kesempatan yang berharga tersebut, Fadhlullah selaku mediator sekaligus pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan bahwa hal yang paling utama dan sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk melaksanakan setiap poin kesepakatan yang telah dicapai bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.
Lebih lanjut, ia meminta agar kedua belah pihak yang sebelumnya berselisih pandangan tersebut dapat senantiasa menjaga konsistensi dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, mengingat hal tersebut merupakan faktor penentu utama bagi terciptanya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kemajuan daerah.
Menurutnya, keharmonisan yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK merupakan kunci utama yang tidak dapat diabaikan jika ingin mendorong percepatan pembangunan di Aceh Singkil agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dalam pernyataannya menyebutkan bahwa tercapainya kesepakatan dalam pembahasan APBK Tahun 2026 ini merupakan sebuah momentum yang sangat penting dan bersejarah, terutama bagi upaya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan akibat adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Ia menyatakan bahwa dengan telah disepakatinya rancangan anggaran daerah ini, maka seluruh program kerja yang telah direncanakan dengan matang akhirnya dapat segera diwujudkan dan dilaksanakan secara nyata demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Aceh Singkil. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar segera melakukan penyesuaian terhadap rencana dan program kerja yang telah disusun, guna menyesuaikannya dengan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
Ia menekankan bahwa meskipun dalam prosesnya terjadi keterlambatan yang tidak dapat dihindari, namun pelaksanaan seluruh program tersebut harus tetap berjalan dengan cepat, tepat sasaran, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.
Tindak Lanjut: Pengesahan Dijadwalkan Akhir Pekan Ini
Sebagai langkah tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan pasca tercapainya kesepakatan ini, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta kepada pihak DPRK Aceh Singkil agar segera menjadwalkan pelaksanaan sidang paripurna yang bertujuan untuk mengesahkan APBK Tahun 2026 tersebut, di mana jadwal pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 21 April 2026, sehingga dengan adanya kepastian waktu tersebut diharapkan roda pemerintahan di daerah tersebut dapat berjalan secara optimal tanpa adanya hambatan atau keterlambatan yang lebih lama lagi.
Dengan adanya kepastian jadwal pengesahan ini, maka seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat segera dimulai, dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Aceh Singkil dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.
Penulis : Munawan Sahputra
