Aceh Singkil, KabarAktual.Online – Sikap para anggota legislatif di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil terlihat terbelah dalam menyikapi Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2026.
Perbedaan pendapat ini terungkap secara jelas saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK, Amaliun, dan dihadiri oleh Bupati Safriadi Oyon serta jajaran Forkopimda, pada Rabu, 8 April 2026.
Alasan Penolakan dan Sisi Kontra
Selanjutnya, dalam forum tersebut dinyatakan bahwa dua fraksi mengambil sikap menolak, sementara satu fraksi lainnya menyatakan menerima.
Penolakan yang disampaikan oleh Fraksi Sahabat melalui juru bicaranya, Taufik, didasari oleh sejumlah pertimbangan krusial. Rencana pengadaan mobil dinas Bupati dinilai tidak tepat sasaran di tengah keterbatasan keuangan daerah pascabanjir, serta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap terlalu optimistis.
Selain itu, pembelian lahan untuk sekolah rakyat juga dipertanyakan mengingat masih adanya tunggakan pembayaran lahan fasilitas umum lainnya.
Hal serupa dituangkan dalam pandangan Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya (GPB) yang dibacakan oleh Rizky Ardiansyah.
Ketidakjelasan komitmen pembangunan sekolah dan kurang transparannya penyaluran bantuan korban banjir menjadi alasan utama, sehingga dana transfer daerah seharusnya difokuskan untuk pemulihan masyarakat.
Satu Fraksi Setuju Tanpa Tekanan
Di sisi lain, sikap berbeda diambil oleh Fraksi Partai Nasdem yang menyatakan menerima rancangan qanun tersebut untuk ditetapkan.
Pernyataan yang disampaikan oleh Desra Novianto ini ditegaskan dilakukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh ketua fraksi selaku pihak yang berwenang mewakili sikap partai.
Dinamika Internal dan Tindak Lanjut
Meskipun demikian, penyampaian pandangan akhir ini dihadapi dengan berbagai interupsi dan perbedaan suara di internal masing-masing fraksi. Bahkan, di Fraksi Sahabat diketahui tidak seluruh anggota menyetujui laporan yang dibacakan, hal mana terlihat dari jumlah tanda tangan yang tidak menyeluruh.
Berdasarkan hal tersebut, Ketua DPRK Amaliun menyampaikan bahwa perbedaan pandangan seharusnya disederhanakan di tingkat internal sebelum dibawa ke forum resmi.
Hasil rapat ini akan dikonsultasikan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut, mengingat total anggaran yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 822 miliar dengan pendapatan sekitar Rp 811 miliar tersebut belum mendapatkan kesepakatan final.
Penulis: Munawan Sahputra
