Palembang, Kabaraktual.online – Kegiatan Awarding dan Rapat Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2025 telah digelar oleh Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Biro Renstra dan Pembangunan (Rena) pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Grand Ballroom Hotel The Zuri, Palembang — dimana acara tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan manajemen risiko di jajaran Polres. Selanjutnya, kegiatan tersebut dipimpin oleh Karorena Polda Sumsel Kombes Pol Budi Surianto, M.Si., dan dihadiri oleh para pejabat utama dari seluruh Polres/Tim Advokasi (TA) jajaran — termasuk Wakapolres, Kabagren, Kasubbag Renmin, Kabag SDM, Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasiwas, hingga Ka SPKT — serta dari pihak eksternal, hadir Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan selaku narasumber utama yang akan membahas topik penting terkait pengawasan pelayanan.
Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan singkat kegiatan yang disampaikan oleh Kabag Reformasi Birokrasi dan Pelayanan (RBP) Biro Rena Polda Sumsel AKBP Gustavianus, S.T. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dari Karorena Polda Sumsel yang menegaskan pentingnya akselerasi pembangunan Zona Integritas sebagai fondasi mewujudkan Polri yang modern, transparan, dan berintegritas — sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dapat terus meningkat dan pelayanan dapat diberikan dengan lebih baik. Pada kesempatan yang sama, penghargaan juga diberikan oleh Polda Sumsel kepada satuan kerja yang berprestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik — sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan dan dorongan untuk terus berkembang.
Agenda acara berlanjut dengan paparan dari Ombudsman yang membahas strategi pencegahan maladministrasi serta peningkatan standar layanan — yang diharapkan dapat membantu jajaran Polri meminimalkan kesalahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan paparan mengenai pengawasan audit berbasis manajemen risiko, yang disertai sesi tanya jawab untuk memecahkan kebingungan peserta terkait materi yang disampaikan. Terakhir, materi mengenai penilaian Zona Integritas dan pelayanan publik juga disampaikan kepada seluruh peserta — dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman dan memastikan implementasi yang tepat di lapangan sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai. Selain itu, informasi diberikan bahwa jika ada permasalahan dan butuh bantuan polisi, masyarakat dapat menghubungi Call Center 110 dengan harapan “KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”.
Editor : Redaksi
