banner 728x250

Sinergi PUPR dan Satgas PPA Aceh Singkil Bahas Optimalisasi Dana DBH Sawit

Kepala Dinas PUPR menyampaikan bahwa pagu anggaran DBH Sawit yang masuk ke instansinya untuk tahun anggaran 2026 berkisar sebesar Rp 2,1 miliar.
banner 468x60

Kabaraktual.online | Aceh Singkil – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) Aceh Singkil, Ali Karya ST, bersama Koordinator Kabupaten Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh, Syafriadi, SE, menggelar pertemuan silaturahmi dan penyatuan langkah di lingkungan Dinas PUPR, pada Jum’at, 26/06/2026.

Kegiatan ini dihadiri unsur pimpinan serta seluruh unit pelaksana teknis untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membahas isu strategis pembangunan infrastruktur daerah.

Example 300x600

Selain memperkuat kebersamaan, pertemuan ini menjadi wadah pembahasan mendalam terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil kelapa sawit yang dialokasikan untuk pembangunan, dengan fokus utama percepatan perbaikan jalan serta verifikasi data ketenagakerjaan agar manfaatnya dirasakan langsung warga.

Keterbatasan Dana dan Potensi Pengawasan

Dalam diskusi, Syafriadi menyoroti bahwa alokasi Dana Bagi Hasil Sawit yang diterima saat ini masih sangat terbatas jika dibandingkan kebutuhan perbaikan ruas jalan yang rusak di berbagai pelosok daerah.

Padahal, Aceh Singkil merupakan wilayah dengan luas perkebunan sawit terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah Nagan Raya.

“Dana yang ada terlalu minim untuk menjangkau seluruh kerusakan jalan. Mengingat potensi besar daerah ini, aliran dana tersebut perlu ditelusuri kembali dan diaudit agar tepat sasaran dan sesuai hak daerah,” ujar Syafriadi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR menyampaikan bahwa pagu anggaran DBH Sawit yang masuk ke instansinya untuk tahun anggaran 2026 berkisar sebesar Rp 2,1 miliar.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbentuk koordinasi yang lebih rapat sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil maksimal dan menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga merupakan kunci utama mengatasi tantangan pembangunan, serta menjamin kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan.

Penulis : Munawan Sahputra.

banner 120x600