PERMAHI : Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun hal itu tidak boleh diarahkan untuk menciptakan kegaduhan yang mengganggu kepentingan bersama.
Kabaraktual.online | Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Azhar Sidiq S., menegaskan bahwa terjaganya stabilitas nasional merupakan fondasi utama agar seluruh agenda pembangunan yang sedang dijalankan dapat berjalan sesuai rencana.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun hal itu tidak boleh diarahkan untuk menciptakan kegaduhan yang mengganggu kepentingan bersama,” kata Ketum DPN PERMAHI, Azar Sidiq, S., pada awak media (03/6).
Ruang Bekerja Pemerintahan Harus Dijaga
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai tantangan besar sedang dihadapi mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga penyederhanaan birokrasi, sehingga suasana yang kondusif sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat bermanfaat luas.
Kritik dan saran tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan, namun harus disampaikan secara objektif dan berdasar fakta, serta tidak berkembang menjadi narasi yang memecah belah persatuan.
Kebebasan berpendapat yang dijamin undang‑undang pun tetap terikat pada tanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan tanpa bukti yang jelas.
Kolaborasi Lebih Diperlukan Daripada Konfrontasi
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang hukum, PERMAHI menilai energi bangsa sebaiknya difokuskan pada penyelesaian masalah nyata masyarakat seperti kesempatan kerja, mutu pendidikan, hingga pemerataan pembangunan.
Menciptakan pertentangan terus‑menerus hanya akan membuang waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi.
Masyarakat pun diharapkan mampu memilah mana masukan yang bertujuan perbaikan dan mana yang hanya berisi provokasi semata, karena segala bentuk aspirasi tetap harus disampaikan dalam batas koridor hukum yang berlaku.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa dukungan terhadap kestabilan negara tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan yang ada, justru suasana yang aman dan teratur lah yang memungkinkan perbaikan berjalan lebih efektif.
Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. (Red)
