Langkah ini selaras dengan arahan pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pelayanan prima, serta sejalan dengan rencana Polri menerapkan kurikulum pendidikan berbasis kecerdasan buatan dan data besar mulai tahun 2027 guna mendukung transformasi digital di seluruh instansi negara.
Kabaraktual.online | Jakarta – Pertemuan strategis telah dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, pada hari Kamis, 9 Juli 2026.
Diskusi mendalam yang berlangsung difokuskan secara khusus pada upaya penyempurnaan serta penguatan tata kelola pemerintahan digital nasional.
Penguatan Kelembagaan GovTech Sebagai Fondasi Utama
Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penguatan kelembagaan GovTech harus segera didorong guna mewujudkan akselerasi penerapan pemerintahan digital secara menyeluruh.
GovTech dinilai sebagai mesin pelaksana utama yang menggerakkan seluruh ekosistem pemerintahan modern, sehingga diperlukan landasan regulasi yang kokoh dan jelas.
Tanpa fondasi peraturan yang memadai, kemajuan transformasi digital dikhawatirkan hanya akan berhenti pada tahap uji coba atau percontohan dan tidak dapat dinikmati secara luas.
Sebaliknya, dengan dukungan regulasi yang tepat, setiap inovasi yang dihasilkan dapat diperluas jangkauannya, dilembagakan secara resmi, serta dijalankan secara berkelanjutan bagi kepentingan publik.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono; Plh. Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Cahyono Tri Birowo; serta pejabat terkait lainnya di lingkup Kementerian PANRB, DEN dan KPTDP. (Red)
