JAKARTA | KABARAKTUAL.ONLINE – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar 70 persen keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset negara dimanfaatkan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Arahan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Tanwir dan Milad ke‑114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah.
📌 Baca Juga : Dilema PETI Sijunjung: Warga Butuh Mata Pencarian, Namun Penggunaan Alat Berat Diduga Langgar Aturan Pertambangan
Instruksi 70% IUP dikuasai negara tersebut diutarakan oleh Prabowo akhir pekan lalu kepada jajarannya, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai sekarang, minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Presiden di Palu (Red)
📌 Baca Juga : PETI Desa Setiang Rusak Sungai Batang Tiu, Warga Minta Polres Kuansing Tindak Tegas Dugaan Pemodal Diro dan Siahaan
Kepala Badan Komunikasi Presiden, Syahganda Nainggolan, menegaskan arahan tersebut sekaligus menjadi mandat bagi seluruh jajaran penegak hukum, termasuk Polri, untuk menindak tegas pihak‑pihak yang melanggar hukum dan merugikan keuangan serta aset negara.
📌 Baca Juga : Hutan Lindung Bukit Betabuh Tergerus PETI Lintas‑Provinsi, Warga Minta Kemenhut‑Polri Bertindak Cepat
Menanggapi mandat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan Polri akan bergerak cepat menertibkan praktik pertambangan tanpa izin di seluruh Indonesia.
Polri juga akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna menentukan prioritas penegakan hukum.
📌 Baca Juga : Tulisan Jacob Ereste: Potensi Media Sosial Indonesia Harus Mendapat Perhatian Serius Pemerintah
“Yang jelas, praktik‑praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal,” ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Jenderal Suyudi menambahkan, Polri tetap mendukung iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum. Namun, perusahaan pertambangan yang beroperasi tanpa dasar hukum sah dan terbukti merugikan negara akan ditindak secara tegas dan transparan. (Wan)
Editor : Redaksi












