Waktu dan Tempat Kegiatan Dilaksanakan
Medan, Kabaraktual.online – Pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2025, di Aula Raja Inal Siregar yang terletak di dalam kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara, sebuah rapat koordinasi yang bertujuan untuk percepatan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatera Utara telah diselenggarakan. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana.
Selain itu, kehadiran juga diberikan oleh berbagai unsur penting seperti Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta seluruh Forkopimda, Bupati dan Walikota daerah terdampak, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Anggaran Penanganan Pemulihan Disediakan Pemprov Sumut
Sebagai bagian dari upaya penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang telah melanda wilayahnya, sebesar Rp 430 Miliar telah diantisipasi dan disiapkan sebagai anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Anggaran yang telah dialokasikan ini kemudian dibagi dan dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di seluruh wilayah yang telah terdampak bencana; pertama-tama, alokasi terbesar diberikan pada bidang infrastruktur, di mana berbagai komponen seperti perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah telah termasuk dalam cakupan kerja, dengan total nilai mencapai sekitar Rp 275 Miliar.
Selanjutnya, sebesar Rp 1,68 Miliar dialokasikan untuk bidang komunikasi dan informatika, kemudian Rp 36,8 Miliar untuk bidang pendidikan, Rp 6,9 Miliar untuk bidang kesehatan, serta sebesar Rp 110 Miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.
Rencana Pembangunan Hunian Tetap Diumumkan Gubernur
Selain pembagian anggaran untuk lima bidang prioritas tersebut, rencana pembangunan sebanyak 200 unit hunian tetap (huntap) juga telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, di mana total anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan hunian tersebut mencapai Rp 1,2 Miliar. Nilai per unit hunian yang akan dibangun tersebut kemudian disetarakan dengan standar hunian yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 60 Juta per unit; sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bobby Nasution, data dari kabupaten dan kota akan ditunggu dan kemudian disinkronkan dengan data yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga jika pembangunan huntap telah sepenuhnya tercover oleh BNPB, anggaran yang telah disiapkan oleh Pemprov Sumut akan ditambahkan kepada anggaran BNPB, yang pada akhirnya akan membuat nilai hunian yang dibangun oleh BNPB menjadi lebih dari Rp 60 Juta per unit.
Bantuan Pemerintah Pusat Tetap Dilakukan Meski Status Bencana Dicabut
Sementara itu, proses rehabilitasi pascabencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Melalui lembaga BNPB, sebanyak 5.951 unit huntap telah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah Sumatera Utara, di samping juga dilakukan perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat terdampak.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto, meskipun status bencana telah dicabut, bantuan tetap akan diberikan kepada seluruh masyarakat terdampak dalam proses pemulihan; hal ini antara lain terwujud dalam upaya untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian menjelang musim puasa, karena seluruh pengungsi akan ditempatkan di hunian sementara (huntara), rumah yang disewa, atau di rumah kerabat dengan biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah, kemudian juga disiapkan bantuan sebesar Rp 600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp 3 Juta sebagai bantuan pengganti isi rumah, serta Rp 5 Juta sebagai modal usaha bagi para pengusaha yang telah terdampak oleh bencana.
Indikator Kembali Normal Dilihat dari Berbagai Aspek
Untuk mengukur tingkat pemulihan daerah yang telah terdampak bencana, sejumlah indikator telah ditetapkan dan diamati oleh Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian, yang kemudian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah bencana telah kembali ke kondisi normal.
Indikator-indikator yang menjadi acuan tersebut antara lain meliputi kelancaran berjalannya pemerintahan mulai dari tingkat provinsi hingga desa, ketersediaan layanan publik yang berjalan dengan baik, kelancaran akses transportasi darat, berjalannya aktivitas ekonomi masyarakat, serta ketersediaan bahan bakar minyak di SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum yang berada dalam kondisi baik.
Namun demikian, sebagaimana yang disampaikan Tito Karnavian, meskipun secara umum kondisi Sumatera Utara telah menunjukkan perbaikan, masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan percepatan proses pemulihan, seperti wilayah Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga, di mana beberapa indikator pemulihan di daerah tersebut masih belum menunjukkan kondisi yang baik.
Editor: Redaksi
