Kabaraktual.online | Jakarta – Dugaan pembiaran aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, kembali memicu gelombang protes keras.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) Kabupaten Mandailing Natal menggelar aksi demonstrasi Jilid III di depan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/8/2026), mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Kapolres Madina dan Kapolda Sumut.
📌Baca Juga :
📌 Desakan Copot Kapolres Madina & Kapolda Sumut
Koordinator Aksi AMP2K, Noprianda Ramadhan Nasution, menegaskan kedua pejabat kepolisian tersebut dinilai gagal dan diduga membiarkan serta melindungi aktivitas PETI yang kian marak di Madina.
Tambang ilegal menggunakan alat berat beroperasi massif di wilayah Kotanopan, Lingga Bayu, Batang Natal, Muara Batang Gadis, hingga perbatasan Tapanuli Selatan–Madina.
“Kapolres Madina seolah menutup mata dan telinga serta diduga ikut kongkalikong menikmati bisnis ilegal tersebut,” tuduh Noprianda.
📌Baca Juga :
🇮🇩 Bertentangan dengan Instruksi Presiden Prabowo
AMP2K menekankan pembiaran ini bertentangan dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR, DPR, DPD RI pada 14 Agustus 2026, yang melarang aparat keamanan membiarkan aktivitas ilegal.
AMP2K menduga adanya praktik “Dugaan mata” dan penerimaan upeti oleh oknum kepolisian berinisial Hzh Lbs yang menjadi payung hukum mafia tambang ilegal.
“Kapolri harus segera mencopot Kapolres Madina dan Kapolda Sumut karena dinilai gagal mengeksekusi instruksi Presiden dalam pemberantasan tambang ilegal,” tegas Noprianda.
AMP2K juga mendesak Panglima TNI memerintahkan Polisi Militer menertibkan tambang ilegal serta memeriksa oknum TNI yang diduga terlibat.
📌Baca Juga :
🏛️ Bupati-Wakil Bupati & Kepala Desa Juga Diduga Terlibat
AMP2K juga mendesak pemeriksaan terhadap Bupati Saifullah dan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan serta gagal menjaga kelestarian alam.
Ketidaktegasan mencopot oknum ASN dan Kepala Desa yang diduga terlibat dinilai menjadi bukti perlindungan dari Pemkab.
Sejumlah Kepala Desa juga diminta diperiksa, antara lain Ketua PAPDESI Madina berinisial AS, serta Kades Singengu Julu, Botung, Muara Botung, Huta Baringin, Pintu Padang Jae, Alahan Kae, dan Simpang Banyak Julu yang diduga kuat terlibat jaringan bisnis ilegal.
⚠️ Ultimatum: Minta Kapolri Mundur Jika Tidak Mampu Menyelesaikan
Massa aksi mengultimatum akan meminta Kapolri mundur jika tidak mampu membersihkan Madina dari mafia tambang.
“Bila Mabes Polri tidak mampu membersihkan wilayah Madina dari kepungan mafia tambang, hal ini menjadi potret nyata kegagalan institusi dalam menjalankan amanat dan kepatuhan terhadap instruksi Presiden,” tutup Noprianda. (RWP)
