KabarAktual.online, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perindustrian.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan masing-masing kementerian. Hal ini disampaikan oleh Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, dalam entry meeting yang dilaksanakan pada Senin (9/2) bulan kemarin, dan dirangkum oleh KabarAktual.online pada Selasa (03/03/2026) di kedua kantor kementerian tersebut di Jakarta.
Tujuan dan Aspek Utama Pemeriksaan Keuangan
Anggota II BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan perwujudan peran dan tanggung jawab BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam memberikan opini, BPK mempertimbangkan empat aspek utama, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan penyajian dan pengungkapan informasi keuangan sesuai SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Lebih lanjut, pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi pemeriksaan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Kinerja kementerian/lembaga yang menjadi suplemen untuk laporan keuangan, sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan tersebut.
Jangka Waktu dan Tahapan Pemeriksaan yang Ditetapkan
Jangka waktu pemeriksaan mengacu pada jadwal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tahapan tersebut mencakup penyampaian laporan keuangan unaudited, pelaksanaan pembahasan tripartit, pembahasan konsep temuan, hingga penyampaian laporan keuangan audited beserta surat representasi dan rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
Apresiasi dan Harapan BPK terhadap Kerja Sama
Dalam kedua kesempatan entry meeting tersebut, Anggota II BPK juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin, termasuk komitmen kementerian dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
BPK berharap dukungan penuh seluruh jajaran kementerian, khususnya dalam pemenuhan data, informasi, dan dokumen, agar pemeriksaan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
“Kami mengharapkan pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” ujar Anggota II BPK.
Kehadiran Pihak Kementerian dan Tim BPK dalam Entry Meeting
Entry meeting di Kementerian Perindustrian dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, beserta jajarannya. Sementara itu, entry meeting di Kementerian PPN/Bappenas dihadiri oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard dan jajarannya. Turut hadir mendampingi Anggota II BPK adalah Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Nelson Ambarita, serta tim pemeriksa BPK. (WaN)
Editor: Redaksi
