Kabaraktual.online | Jakarta – Pembangunan karakter dan integritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan proses pembinaan dan pembelajaran yang berkelanjutan.
Berlandaskan pemahaman tersebut, pemerintah secara resmi meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas, sebuah inovasi pelatihan berbasis digital yang disusun untuk membekali seluruh aparatur negara dengan pemahaman nilai-nilai moral, kemampuan menolak segala bentuk gratifikasi, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Program ini diinisiasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian diperkuat melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, serta Badan Kepegawaian Negara.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya saat peluncuran yang berlangsung di Kantor LAN RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026), menyatakan bahwa kehadiran program ini menjadi langkah penting sebagai upaya bersama untuk menanamkan dan memperkuat budaya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarkat.
Lebih lanjut, Menteri Rini menjabarkan adanya lima pilar strategis yang menjadi landasan utama pelaksanaan program tersebut. Pertama, integritas ditempatkan sebagai fondasi utama dalam reformasi birokrasi nasional, di mana setiap penyederhanaan sistem kerja senantiasa disisipkan dengan nilai-nilai antikorupsi.
Kedua, terbentuknya budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan sesuai nilai dasar BerAKHLAK, di mana materi pembelajaran dirancang untuk mengubah pola pikir dari “dilayani” menjadi “melayani” serta menjauhkan diri dari praktik pungutan liar.
Selanjutnya, pilar ketiga menempatkan pembelajaran integritas sebagai bagian dari pengembangan kompetensi resmi, sehingga peserta yang menyelesaikan modul akan mendapatkan sertifikat dari LAN yang diakui sebagai jam pelajaran setara pelatihan teknis.
Keempat, terwujudnya pemerataan akses melalui sistem terpadu bernama Smart ASN, mengingat banyak pemerintah daerah yang belum memiliki sarana pembelajaran digital mandiri.
Terakhir, adanya dukungan kebijakan resmi berupa Surat Edaran Menteri yang mewajibkan keikutsertaan seluruh instansi serta pengawasan terpadu melalui sistem pemantauan milik KPK.
Sebelum diluncurkan secara luas, program ini telah melalui tahap uji coba di 12 instansi percontohan. Dari target awal sebanyak 56.788 peserta, jumlah ASN yang menyelesaikan pembelajaran justru melebihi sasaran, yakni mencapai 62.750 orang yang telah dibekali pengetahuan mengenali potensi penyimpangan, mengambil keputusan secara etis, hingga menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menegaskan bahwa integritas merupakan pondasi utama yang menentukan kualitas kinerja, mengingat citra negara di mata masyarakat sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan aparatur sehari-hari.
“Integritas lah yang membedakan pelayanan yang menumbuhkan rasa keadilan dengan pelayanan yang justru merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Rini mengingatkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar aturan tertulis, melainkan nyata ketika masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari pungutan tidak resmi. (H.R)
Editor: Redaksi
