Pertemuan ini memperkuat langkah nyata yang sebelumnya telah diambil Kementerian PANRB dalam mengawal transformasi digital bantuan sosial menuju operasional nasional yang terintegrasi.
Kabaraktual.online | Jakarta – Pertemuan audiensi terkait percepatan transformasi digital pemerintahan telah dilaksanakan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini dengan Ketua Eksekutif Tony Blair Institute, Tony Blair, di Jakarta pada hari Senin, 6 Juli 2026.
Pembahasan dalam pertemuan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi terkait.
Tiga Pilar Ekosistem Pemerintahan Digital
Dalam kesempatan tersebut, Rini Widyantini memaparkan bahwa Indonesia saat ini sedang menyiapkan ekosistem pemerintahan digital yang komprehensif melalui tiga prioritas utama yang ditetapkan.
Pertama, integrasi layanan publik dengan pendekatan desain yang berpusat pada kebutuhan manusia agar manfaatnya benar‑benar dirasakan masyarakat.
Kedua, pengembangan infrastruktur publik digital yang kokoh dan merata di seluruh wilayah. Ketiga, penguatan tata kelola, sistem keamanan siber, serta penerapan teknologi yang andal di lingkungan pemerintahan.
Kehadiran Pejabat Terkait dan Pembahasan Lanjutan
Turut hadir dalam pertemuan ini Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Tubagus Nugraha, serta Direktur Negara Indonesia Tony Blair Institute Abetnego Tarigan beserta jajarannya.
Sementara itu, Menteri PANRB didampingi oleh Pelaksana Harian Sekretaris Kementerian Erwan Agus Purwanto dan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Cahyono Tri Birowo guna membahas langkah teknis lanjutan.
Hal ini juga selaras dengan arahan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik di daerah, yang juga menjadi fokus utama dalam rapat tingkat tinggi pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi di Aceh baru‑baru ini. (Red)
