Bogor, Kabaraktual.online – Pada hari Kamis (4/12/2025), di kota Bogor kemudian diadakan Pertemuan Integrasi Perencanaan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Program Prioritas Nasional Hari ke-2, dan selanjutnya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) peran penting dalam memastikan transformasi birokrasi berlangsung secara konsisten serta menghasilkan dampak yang terukur diakui, karena itu, seluruh upaya untuk memperkuat integrasi antar unit kerja di lingkungan kementerian dianggap sangat perlu agar tujuan reformasi dapat tercapai dengan baik.
Harmonisasi Kebijakan Lintas Unit Diutamakan untuk Terpadu dan Selaras dengan Prioritas Nasional
Oleh Menteri PANRB Rini kemudian diutarakan bahwa harmonisasi arah kebijakan lintas unit kerja menjadi penting untuk memastikan bahwa fokus perubahan dalam reformasi birokrasi berjalan secara terpadu serta mencerminkan prioritas strategis kementerian dan dapat secara aktif menunjang program prioritas nasional, selain itu, beliau juga menegaskan bahwa penguatan mekanisme koordinasi ini diimplementasikan agar terciptanya konsistensi perencanaan, kejelasan peran, serta efektivitas pelaksanaan program, sehingga agenda prioritas reformasi birokrasi tersebut dapat diberikan dampak yang lebih nyata dalam mendukung percepatan proses reformasi yang sedang berlangsung.
Integrasi Perencanaan Kinerja dengan Alokasi Anggaran Menjadi Landasan Jelas
Kemudian oleh pihak kementerian diakui bahwa integrasi antara perencanaan kinerja dengan alokasi anggaran diperlukan agar setiap program dan kegiatan memiliki landasan yang jelas, terarah, serta selaras dengan prioritas reformasi birokrasi yang ditetapkan, selanjutnya, perencanaan yang matang diatur agar kementerian dapat menetapkan sasaran yang realistis dan berbasis kebutuhan sementara penganggaran yang tepat sasaran dipastikan agar sumber daya digunakan secara efisien untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, akhirnya, keselarasan antara keduanya dijadikan kunci dalam menjaga konsistensi arah kebijakan antar unit, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap langkah transformasi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Pemenuhan Rekomendasi OECD Dijadikan Rujukan untuk Standar Global
Pada pertemuan tersebut, oleh Menteri Rini juga diminta kepada jajarannya agar menyiapkan dengan matang rencana aksi pemenuhan atas rekomendasi pada legal instrument OECD serta keterlibatan dalam event OECD, karena itu, berbagai rekomendasi dan standar yang dikembangkan oleh OECD dijadikan rujukan penting bagi kementerian dalam memperkuat kualitas tata kelola publik, meningkatkan integritas birokrasi, serta mendorong penerapan manajemen kinerja yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga pemenuhan rekomendasi tersebut tidak hanya mendukung peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam upaya membangun birokrasi yang modern, kredibel, dan mampu bersaing di tingkat internasional, dan akhirnya, melalui penguatan peran ini oleh Kementerian PANRB diupayakan agar seluruh proses transformasi birokrasi berjalan selaras dengan standar global sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Wan)
Editor : Redaksi.
