📰 KABARAKTUAL.ONLINE | JAKARTA — Langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memberantas peredaran narkoba dan aksi premanisme mendapat apresiasi dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, sekaligus Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., kepada redaksi Kabaraktual.online, Kamis, 15 Oktober 2026.
📌 Baca Juga : 📎 Kegaduhan Ijazah Wapres Gibran Jadi Topik Diskusi Terbuka, 16 Oktober di Jakarta
Prof. Juanda menilai kebijakan tersebut merupakan bukti konkret bahwa Polri benar-benar hadir bersama dan melindungi kepentingan masyarakat. Menurutnya, ketegasan ini perlu diikuti tindakan nyata secara konsisten di seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat Polda hingga Polsek.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri yang baru dengan melakukan gebrakan yang tegas, cepat, dan tergolong berani dalam memberantas narkoba dan premanisme merupakan bentuk konkret polisi benar-benar bersama dan melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Juanda.
📌 Baca Juga : 📎 PTSL BPN Bangka Tengah: Sertipikat Tanah Gratis, Warga Rasakan Kemudahan dan Kepastian Hukum
Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penanganan laporan masyarakat harus dilakukan secara cepat dan profesional tanpa menunggu perkara menjadi viral, disertai verifikasi, transparansi, serta informasi perkembangan perkara kepada pelapor.
Dalam pemberantasan narkoba, tegas Juanda, jaringan peredaran gelap harus diberantas tuntas, sementara pengguna perlu diarahkan ke rehabilitasi sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, aksi premanisme, pemerasan, dan kejahatan jalanan harus ditangani konsisten karena langsung mengganggu keamanan serta aktivitas sosial dan ekonomi warga.
📌 Baca Juga : 📎 Geruduk Polda Sumut, AMPD Sumut: Labura Darurat Narkoba — Usut Tuntas SH & Dugaan Aliran Uang ke Oknum
Juanda juga menyoroti pentingnya pembenahan sumber daya manusia Polri melalui penerapan prinsip meritokrasi — rekrutmen, pendidikan, pembinaan karier, dan promosi jabatan berbasis kompetensi, prestasi, serta integritas.
Di sisi lain, ia mengingatkan ketegasan aparat harus tetap berada dalam koridor hukum. Sikap humanis, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan profesionalisme harus tetap dijaga dalam setiap tindakan kepolisian. Pengawasan dan evaluasi juga diperlukan agar kebijakan pimpinan benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan di lapangan.
📌 Baca Juga : 📎 GBTI Gelar Aksi 14 Oktober 2026, Soroti Isu Toleransi di Ruang Publik
“Masyarakat luas patut berbahagia dengan program dan kebijakan Bapak Kapolri ini. Program dan kebijakan tersebut harus kita dukung sebagai bentuk kontribusi warga masyarakat dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif, aman, dan nyaman,” pungkasnya. (H.R)
Editor: Redaksi
