KABARAKTUAL.ONLINE | SUMATERA UTARA — Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Sumatera Utara (AMPD Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026).
Massa mendesak pihak kepolisian segera mengusut maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), khususnya di Kecamatan NA IX-X dan kawasan Kampung Pajak.
📌 Baca Juga : 📎 GBTI Gelar Aksi 14 Oktober 2026, Soroti Isu Toleransi di Ruang Publik
Dalam orasinya, koordinator aksi Gunawan Situmorang menegaskan peredaran narkoba di wilayah tersebut masih sangat mengkhawatirkan. Ia menuding seorang berinisial SH diduga berperan sebagai bandar utama yang mengendalikan peredaran narkoba di kawasan itu.
“Labura masih marak peredaran narkoba, khususnya di Kecamatan NA IX-X dan Kampung Pajak, yang diduga dikomandoi oleh SH,” tegas Gunawan di hadapan massa.
📌 Baca Juga : 📎 Perselisihan Pendapat Antara Anggota Wantimpres dan Kepala BAKOM RI
Menurut informasi yang diterima, SH diduga memiliki dua kaki tangan yang beroperasi di wilayah Sidua-dua dan Gunting Saga. Yang lebih mencemaskan, AMPD Sumut melontarkan dugaan adanya aliran uang sekitar Rp 8juta setiap 10 hari kepada oknum aparat penegak hukum guna melancarkan aktivitas ilegal tersebut.
📌 Baca Juga : 📎 Kayu Liar Menumpuk di Tasik Serai, Sunar Mangkir — Dua Orang Mengaku Wartawan Hadang Awak Media, Aparat Masih Bungkam!
AMPD Sumut meminta Kapolda Sumut mengusut tuntas dugaan jaringan ini, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum di Polres Labuhanbatu maupun jajaran Polsek NA IX-X, jika ditemukan bukti yang menguatkan tuduhan tersebut.
Setelah berlangsung sekitar satu jam, perwakilan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menerima langsung aspirasi dan informasi yang disampaikan massa.
“Kita akan berkoordinasi lebih lanjut dan menyampaikan ini kepada pimpinan, yakni Direktur Reserse Narkoba, agar seluruh pelaku dan bandar diberantas sampai ke akarnya,” ujar perwakilan Ditresnarkoba Polda Sumut.
AMPD Sumut menegaskan akan terus mengawal proses ini. Masyarakat berharap aspirasi ini tidak sekadar dicatat, namun diikuti penyelidikan yang serius, transparan, dan profesional — termasuk penindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu. (WS)
Editor: Redaksi
