Kabaraktual.online | Bangkalan – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad kuat pemerintahannya untuk memperbaiki tata kelola kekayaan negara sekaligus memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang menghambat laju pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026, yang berlangsung di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Transparansi Data dan Pentingnya Pengelolaan Keuangan
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah data perkembangan pembangunan kepada para ulama, yang dinilainya memiliki peran strategis sebagai penyalur informasi dan panutan di tengah masyarakat.
Menurutnya, para pemimpin agama berhak mengetahui arah dan capaian kebijakan pemerintah agar dapat menyampaikannya kepada rakyat dengan baik.
“Saya ingin menyampaikan data ini karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian berhak memahami bagaimana keadaan negara ini,” ujarnya.
Presiden kemudian mencontohkan efisiensi pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan 1.151 kilometer jalan desa baru saja selesai diresmikan dengan biaya sekitar Rp5,4 triliun.
“Dengan dana sebesar itu, kita bisa membangun ribuan kilometer jalan tambahan, jembatan, maupun memperbaiki puluhan ribu sekolah jika tidak ada kebocoran,” tambahnya.
Langkah Penertiban Sumber Daya Alam
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen keras menutup celah-celah penyimpangan yang menyebabkan potensi keuangan negara hilang begitu saja. Tidak hanya dari sisi anggaran, penertiban juga dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Dijelaskan bahwa pemerintah telah mengambil alih penguasaan lebih dari 5 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang terbukti melanggar aturan, seperti beroperasi di kawasan hutan lindung atau menggunakan dokumen tidak sah.
Selain itu, ratusan lokasi pertambangan tanpa izin juga telah ditutup demi melindungi ekosistem dan memastikan kekayaan alam dimanfaatkan secara sah dan bertanggung jawab.
“Negara kita luas dan sangat kaya, namun mengelolanya bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pengawasan harus terus diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Pemerintahan Bersih sebagai Kunci Utama
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pondasi utama dalam menjaga kekayaan negara adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada integritas aparatur negara dalam mengelola keuangan dan aset publik.
“Kuncinya satu: pemerintah harus bersih. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik korupsi di dalam pemerintahan Republik Indonesia,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi, penertiban sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola menjadi prioritas utama agar hasil kekayaan negara dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. (H.R)
Editor: Redaksi
