Kecam Penyanderaan 9 Anak Perempuan di Papua, Mafirion Desak Pemerintah Bertindak Cepat — Keselamatan Tak Bisa Ditawar

Kabaraktual.online | Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, mengecam keras penyanderaan terhadap sembilan warga sipil perempuan berusia 13 hingga 18 tahun yang dilaporkan terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi untuk membebaskan seluruh korban dengan tetap menempatkan keselamatan mereka sebagai prioritas utama, Kamis (20/8/2026).

📌Baca Juga :

🔗 Hari Ke- 6 Pascagempa NTT, Polri Tetap Konsisten — 249,2 Ton Bantuan Logistik & 236 Personel Dikerahkan

🚨 Anak-Anak Tak Bersalah Menjadi Korban Penyanderaan

Sebelumnya, sembilan warga sipil dilaporkan disandera di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, di tengah situasi keamanan yang juga diwarnai kontak tembak antara aparat TNI dan kelompok bersenjata.

Kepolisian telah mengonfirmasi bahwa kesembilan korban tersebut merupakan perempuan berusia 13 hingga 18 tahun.

“Tindakan penyanderaan terhadap warga sipil merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Terlebih, korban dalam kasus ini adalah anak-anak dan remaja yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik,” tegas Mafirion.

📌Baca Juga :

🔗 Diciduk Satresnarkoba Polresta Deli Serdang, Dua Terduga Bandar Sabu Siapkan 20,35 Gram untuk Diedarkan di Lubuk Pakam

⏱️ Waktu Sangat Berharga, Jangan Biarkan Mereka dalam Ketakutan

Legislator asal Riau itu menekankan waktu menjadi faktor krusial. Selain ancaman terhadap keselamatan fisik, para anak juga berpotensi mengalami tekanan dan trauma psikologis yang mendalam.

“Mereka tidak boleh dibiarkan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membebaskan sembilan warga sipil yang disandera. Ini bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Setiap waktu sangat berharga,” ujarnya.

“Anak-anak seharusnya berada di lingkungan yang aman, memperoleh perlindungan dan pendidikan, serta dapat tumbuh tanpa rasa takut. Jangan sampai keterlambatan penanganan justru memperbesar risiko terhadap keselamatan dan kondisi psikologis mereka,” tambahnya.

⚖️ Keselamatan Utama, Proses Pembebasan Harus Matang

📌Baca Juga :

🔗 Cegah Tawuran, Brimob Polda Metro Jaya Amankan 2 Pemuda di Lubang Buaya — Celurit, 3 Motor & HP Disita

Mafirion juga menyoroti kerentanan perempuan dan anak dalam situasi konflik. Mereka, kata dia, mengalami kerentanan berlapis dan harus mendapatkan perlindungan maksimal. Karena itu, seluruh proses pembebasan harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak menempatkan para sandera dalam bahaya yang lebih besar.

“Yang paling utama adalah bagaimana sembilan anak ini bisa kembali kepada keluarga dalam keadaan selamat. Jangan sampai langkah penanganan justru membahayakan para sandera,” katanya.

🕊️ Desak Putus Mata Rantai Kekerasan di Papua

Lebih jauh, Mafirion mendorong pemerintah memperkuat upaya untuk memutus mata rantai kekerasan di Papua. Perlindungan terhadap masyarakat sipil harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap penanganan konflik.

“Konflik demi konflik dan lagi-lagi warga sipil yang menjadi korban. Harus ada ketegasan dan komitmen untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua. Jangan sampai anak-anak yang tidak tahu apa-apa justru harus menanggung ketakutan dan trauma akibat konflik yang bukan menjadi bagian dari kehidupan mereka,” pungkasnya. (RWP)

Editor: Redaksi 

📌 Keterkaitan Peristiwa

Anak-anak adalah pihak yang paling tidak bersalah dalam setiap konflik. Ketika mereka justru menjadi sasaran penyanderaan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum — itu pelanggaran terhadap masa depan bangsa. Keselamatan mereka tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, dan tidak boleh dikorbankan demi alasan apa pun. Negara hadir untuk melindungi yang paling lemah, dan saat ini sembilan anak perempuan di Papua sedang menunggu pertolongan itu.