📰 Kabaraktual.online | MEDAN — Gabungan organisasi relawan Prabowo dan elemen masyarakat Sumatera Utara yang dipimpin Edison Marbun mendatangi Markas Polda Sumut, Senin (9/11/2026).
Mereka menyampaikan pernyataan sikap sekaligus sepuluh tuntutan terkait pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga menargetkan Presiden Prabowo Subianto.
📌 Baca Juga : Kapolda Riau dan Jajaran Ucapkan Selamat Hari Pahlawan: Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan
Lima Tersangka Telah Ditetapkan
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH, serta Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Kasus ini menyangkut dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh bangsa.
Soroti Penyalahgunaan Kewenangan dan Hak Privasi
Dalam pernyataan sikapnya, massa menegaskan penyadapan tanpa dasar hukum sah merupakan pelanggaran serius yang berpotensi menjadi penyalahgunaan kekuasaan serta mengancam hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mereka juga mengacu pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta UU HAM.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan menciptakan kegaduhan. Kami hadir agar kebenaran diungkap dan hukum ditegakkan secara adil,” tegas pernyataan sikap tersebut.
📌 Baca Juga : Tiga Pilar Filosofis Banten: Ta’adul, Jawara, Ulama — Jadi Amalan Kapolri Suyudi Ario Seto Pulihkan Marwah Polri
Sepuluh Tuntutan Kepada Mabes Polri dan Pemerintah:
1. Dukung pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden
2. Ungkap aktor intelektual di balik kasus ini
3. Penyelidikan berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan
4. Evaluasi jajaran kepolisian agar bebas dari kepentingan politik
5. Lindungi hak privasi seluruh warga negara
6. Berikan sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melanggar hukum
7. Lindungi aktivis dan insan pers dari penyadapan ilegal
8. Jamin Polri tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu
9. Jamin perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman warga negara
10. Benahi pengawasan terhadap lembaga yang memiliki perangkat penyadapan
📌 Baca Juga : BMKG: Kelola Bendungan Berbasis Data MKG — Dari Perencanaan Hingga Operasional, Hadapi Risiko El Niño & Cuaca Ekstrem
Tidak Ada Siapa Pun di Atas Hukum
Massa menegaskan bahwa menjaga Presiden dan negara tidak berarti menempatkan siapa pun di atas hukum. Penegakan hukum yang transparan dan objektif justru menjadi fondasi utama menjaga kehormatan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Aksi ini diinisiasi oleh enam organisasi: Satgas Inti Prabowo (SIP), Satma SIP, DPD Relawan Persatuan Nasional, GEMAK Sumut, DPD Persaudaraan 98, dan DPD Jarnas 98. (WS)
Editor : Redaksi
