Kabaraktual.online | Jakarta – Pembentukan Tim Preventif Strike Polda Metro Jaya dinilai sebagai langkah strategis menjaga demokrasi dari pembajakan, kekerasan, penyusup, dan provokator, sekaligus memastikan masyarakat tidak menjadi korban.
Hal tersebut disampaikan R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Senin (3/8/2026).
Ia menegaskan tim ini tidak boleh dipelintir sebagai alat untuk membungkam kritik atau menyerang kebebasan menyampaikan pendapat.
📌Baca Juga :
🔗 Polda Metro Jaya Gelar Apel Kesiapan Tangani Bencana
Sasaran Jelas: Tindak Kekerasan, Bukan Aspirasi Damai
Sasaran utama tim ini bukan orasi, poster, tuntutan politik, maupun demonstrasi damai—melainkan tindakan konkret seperti penyerangan, pembakaran, penjarahan, perusakan fasilitas publik, penggunaan senjata berbahaya, serta kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat.
“Demokrasi membutuhkan kebebasan berbicara sekaligus keamanan agar kebebasan itu berjalan tanpa rasa takut, intimidasi, atau ancaman dari kelompok yang menjadikan kerumunan sebagai kamuflase tindak pidana,” ujar Haidar.
Tim Preventive Strike berfungsi sebagai benteng pemisah antara massa yang menyampaikan aspirasi secara sah dengan kelompok perusuh—agar kritik tetap tersalurkan sementara pelaku kekerasan tidak bisa bersembunyi di balik keramaian.
📌Baca Juga :
🔗 Jalan Ampera Besar Pademangan Dikeluhkan, Parkir Liar dan Kios Tanpa Izin Marak
Bertindak Sebelum Tragedi Terjadi
Negara tidak boleh menunggu batu pertama dilemparkan, kendaraan dibakar, atau korban berjatuhan baru bertindak. Jika indikator ancaman sudah terdeteksi objektif, Polri wajib melakukan mitigasi, patroli, pengamanan objek vital, komunikasi dengan koordinator aksi, hingga penindakan terukur.
Membiarkan ancaman berkembang hanya karena takut dituduh represif adalah bentuk kelalaian.
📌Baca Juga :
🔗 Iran: Negosiasi Selat Hormuz Bersama Oman Masuk Tahap Akhir
Kerusuhan yang pecah paling merugikan rakyat kecil: pedagang, pengemudi, pekerja, pelajar, hingga pasien yang ambulansnya terjebak macet.
Melindungi pusat perbelanjaan, stasiun, dan fasilitas umum bukan memihak pemilik modal—melainkan melindungi jutaan warga biasa yang bekerja, beraktivitas, dan berhak pulang dengan selamat.
Menjawab Standar Ganda Terhadap Polri
Pembentukan tim ini juga menjawab ketidakadilan penilaian yang selama ini dialami Polri: saat bersiap dibilang berlebihan, saat lemah dibilang gagal antisipasi.
Standar ganda ini harus diakhiri. Ukuran keberhasilan kepolisian yang sebenarnya adalah tragedi yang berhasil dicegah, korban yang tidak jatuh, fasilitas yang tidak rusak, dan masyarakat yang tetap beraktivitas aman—bukan kerusuhan yang baru berhasil diredakan setelah terjadi.
Pendekatan ini mencerminkan Polri Presisi: bertindak prediktif, tidak hanya bereaksi setelah kejahatan terjadi. Namun, ketegasan ini harus berjalan dalam koridor hukum yang ketat—kritik, ajakan damai, dan pendapat sah tidak boleh dikategorikan sebagai ancaman.
Penindakan harus berdasarkan perbuatan nyata, bukti sah, dan indikator kekerasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Akuntabilitas dan Jaminan Prosedur
Untuk menjaga kepercayaan, operasi Preventive Strike harus berada dalam satu komando jelas, didukung dokumentasi lengkap, pengawasan internal, penggunaan kamera lapangan, pencatatan penggunaan kekuatan, serta evaluasi pascaoperasi.
Hal ini melindungi dua pihak sekaligus: masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dan anggota Polri dari tuduhan yang tidak berdasar.
“Ketegasan dan akuntabilitas bukan berlawanan: ketegasan agar negara tidak kalah melawan perusuh, akuntabilitas agar kekuatan negara tetap berada dalam batas hukum,” tegas Haidar.
Massa damai wajib diberi ruang, dilindungi, dan difasilitasi—termasuk jurnalis, tenaga medis, dan pendamping hukum.
Namun terhadap yang membawa senjata tajam, bom molotov, atau nyata menyerang warga dan petugas, negara tidak boleh ragu. Kebebasan berpendapat bukan izin untuk membakar, menjarah, dan menghancurkan.
📌Baca Juga :
🔗 PERMAHI Dukung BNN Bongkar Jaringan Ganja 93 Kg Jalur Lintas
Penutup: Demokrasi Butuh Perlindungan
Demokrasi tidak terjaga dengan membiarkan perusuh menguasai jalan, melainkan ketika demonstran damai bisa menyuarakan aspirasi tanpa dibajak kekacauan.
“Demonstrasi harus dilindungi, kritik harus dijamin, kekerasan harus dipatahkan,” tutup Haidar.
Tim Preventive Strike adalah pesan tegas bahwa demokrasi akan dijaga, rakyat dilindungi, dan tidak seorang pun boleh menggunakan kebebasan sebagai alasan untuk menciptakan kehancuran. (H.R)
Editor: Redaksi
📌 Keterkaitan Peristiwa
