Kabaraktual.online | Banten – Polemik seputar istilah “Londo Ireng” justru dinilai semakin memanas setelah pernyataan resmi yang disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya.
Hal itu disampaikan pengamat sosial Jacob Ereste dalam catatannya yang dirilis pada Selasa (28/7/2026). Menurutnya, penjelasan yang menyatakan agar tidak memotong-motong ucapan Presiden Prabowo Subianto justru memperkeruh suasana yang sebelumnya telah menjadi perbincangan luas di masyarakat.
Makna Istilah dan Konteks Ucapan
Jacob menjelaskan bahwa pada awalnya istilah “Londo Ireng” dimaknai sebagai idiom Jawa untuk menggambarkan perilaku pribumi yang dinilai menjadi penjilat bangsa asing serta tidak setia dan tidak loyal terhadap bangsanya sendiri.
📌Baca Juga:
🔗 Dugaan Penggelapan Mobil Mewah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Kerana Dana Tak Kunjung Cair
Ia mempertanyakan jika penjelasan Dirjen Komdigi menyatakan istilah tersebut tidak ditujukan untuk mendiskreditkan insan pers, media, maupun masyarakat sipil, lantas kepada siapa ungkapan yang dinilai menghina itu sebenarnya ditujukan.
Pasalnya, dalam penyampaiannya, istilah itu disebutkan bersamaan dengan penyebutan jurnalis, kritikus, dan pihak lain yang kerap menyampaikan pandangan terhadap kekurangan pemerintah.
Kritik Sebagai Bentuk Partisipasi Rakyat
Lebih lanjut, Jacob menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Ketika rakyat menyampaikan kritik, hal itu merupakan bentuk partisipasi warga demi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan.
Ia juga mempertanyakan jika Presiden ingin mengingatkan bahaya narasi pesimisme, mengapa harus menyebut kelompok yang justru telah berjuang menggunakan profesi dan pemikirannya demi kemajuan bangsa.
Contoh Kegagalan Tata Kelola dan Pentingnya Masukan
Jacob mencontohkan penurunan kinerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, hal itu terjadi karena pemerintah enggan mendengar masukan agar pelaksanaan melibatkan masyarakat, tidak memonopoli pasokan pangan, serta menurunkan syarat minimal penyediaan porsi yang selama ini dianggap memberatkan pelaku UMKM.
Karena itu, ungkapan bahwa pemerintah masih membolehkan kritik dinilai hanya sebagai basa-basi belaka. Padahal, kritik dan masukan adalah kewajiban warga sebagai wujud kepedulian agar program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
📌Baca Juga:
🔗 Waasops Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Satgas Karhutla Tahun 2026
Prasangka Terhadap Pihak Kritis
Jacob juga menilai pembedaan antara kritik konstruktif dengan narasi pesimisme sistematis mengandung prasangka buruk terhadap jurnalis dan kritikus.
Menurutnya, kalangan tersebut sangat paham perbedaan sikap optimis dan pesimis, serta tidak akan berdiam diri jika melihat bangsa ini terancam meleset dari jalur kemajuan.
Pada akhirnya, Jacob menegaskan bahwa penjelasan yang disampaikan Dirjen Komdigi justru berpotensi memperluas perseteruan alih-alih meredam polemik. (Red)
📌 Keterkaitan Peristiwa
