KABARAKTUAL.ONLINE | BOJONEGORO — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI menggelar kegiatan Penguatan Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana melalui Penyusunan Rencana Keberlanjutan Usaha (RKU) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Kegiatan diikuti 150 pelaku UMKM binaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah tingginya potensi bencana hidrometeorologi, Sabtu (5/9/2026).
Kabupaten Bojonegoro yang dilintasi Sungai Bengawan Solo memiliki kerentanan tinggi terhadap cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan. Mengingat peran vital UMKM, kesiapsiagaan tidak hanya berfokus produksi dan pemasaran, melainkan juga kemampuan pemulihan usaha pascabencana secara cepat dan tepat.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B. menegaskan pentingnya penyusunan RKU agar pelaku usaha siap menjaga keberlanjutan bisnis dan pulih lebih cepat saat bencana terjadi.
“Melalui penyusunan RKU, para pelaku usaha disiapkan untuk menjaga keberlanjutan usahanya dan pulih lebih cepat jika terjadi bencana,” ujar Pangarso.
Ia juga mendorong integrasi program SAPA UMKM dari Dinas Koperasi dengan BPBD guna membentuk Desa Tangguh dan UMKM Tangguh secara berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang diwakili Tenaga Ahli Wahyu Mulyana Putra, M.Si. menyampaikan dukungan penuh. Per 1 September 2026, Komisi VIII telah menyetujui anggaran BNPB TA 2027 sebesar lebih dari Rp1 triliun dan menempatkan revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai prioritas legislatif.
Dukungan juga hadir melalui Program Gerai Umat kerja sama BPKH dan BAZNAS RI berupa bantuan sarana air bersih untuk mendukung Pengurangan Risiko Bencana berbasis masyarakat di Jawa Timur.
📌 Baca Juga : 📎 Kemenhut Siapkan Ekosistem Bisnis Kehutanan Lebih Pasti, Produktif & Berkelanjutan
Koordinator Tim Pemberdayaan Sumberdaya Pentaheliks BNPB Iis Yulianti, M.Si. mengingatkan Indonesia berada di peringkat ketiga dunia paling berisiko bencana.
Sektor UMKM yang terbukti tangguh saat pandemi COVID-19 diharapkan mampu mengadopsi skenario RKU secara inklusif, termasuk melibatkan kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kab. Bojonegoro Moh. Akhmadi, AP. mencatat daerahnya memiliki lebih dari 100.000 UMKM dan 1.200 koperasi aktif yang membutuhkan perlindungan kapasitas, legalitas, serta akses pasar.
Kalaksa BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi, S.STP., M.M. menegaskan kunci pengurangan risiko bencana terletak pada kesiapsiagaan wilayah dan sinergi konsep Pentaheliks lintas sektor.
Melalui sinergi kebijakan, anggaran, dan pelatihan teknis Rencana Keberlanjutan Usaha ini, pelaku usaha di Bojonegoro diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga langsung bangkit (bounce back) guna menjaga stabilitas rantai pasok dan perekonomian warga pascabencana. (WN)
Editor: Redaksi
