banner 728x250

Kelangkaan BBM di Wilayah 3T Bengkalis Nelayan Terancam, Janji Solusi Belum Terwujud

Kelangkaan dan ketidakpastian pasokan BBM jenis Pertalite dan Solar semakin mencekam masyarakat pesisir di Kabupaten Bengkalis, Riau.
banner 468x60

📰 KABARAKTUAL.ONLINE | BENGKALIS — Kelangkaan dan ketidakpastian pasokan BBM jenis Pertalite dan Solar semakin mencekam masyarakat pesisir di Kabupaten Bengkalis, Riau. Terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), persoalan ini tak sekadar soal sulitnya bergerak — melainkan langsung mengancam mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup dari laut.

Bagi para nelayan dan pedagang hasil laut, ketersediaan bahan bakar adalah nyawa. Tanpa pasokan yang pasti, perjalanan ke laut terhambat, dan pengiriman ikan ke pasar sering terlambat.

Example 300x600

📌 Baca Juga : Belum Tersentuh Hukum, Penadah Emas Hasil PETI di Benai Beroperasi Terang-Terangan

Hasil tangkapan yang segar pun berisiko membusuk sebelum sampai ke pembeli, sehingga pendapatan keluarga terancam terhenti.

“Bagaimana masyarakat mau menjual ikan ke pasar kalau minyak sulit didapatkan? Ikan bisa sampai membusuk karena tidak ada BBM untuk mengangkutnya.” — Hambali, Tokoh Masyarakat Bantan Timur

Hambali menambahkan pasokan yang ada sangat tidak menentu. Stok datang dalam jumlah kecil, bisa habis dalam hitungan hari, lalu warga kembali menunggu tanpa kepastian.

“BBM memang ada, tetapi jumlahnya sedikit. Hari ini ada, dua hari kemudian bisa kosong lagi,” ujarnya.

📌 Baca Juga : Peringati Hari Jadi ke-75 Humas Polri, Divhumas Polri Gelar Donor Darah Serentak Bersama Polda Jajaran dan Insan Media

Ia juga menyoroti pengawasan distribusi yang dinilai belum berpihak pada warga kecil.

“Apakah aturan yang diterapkan BPH Migas ini benar-benar sudah bersih dan bebas dari penyimpangan? Jangan sampai masyarakat kecil di wilayah 3T justru menjadi pihak yang paling dirugikan.”

Jalan Rusak, Hambatan yang Memperberat

Persoalan belum selesai di pasokan saja. Kondisi infrastruktur yang buruk turun memperberat beban warga. Samsul, Kepala Desa Palkun, menyebut kerusakan jalan yang parah membuat mobilitas semakin sulit — termasuk saat harus berjuang mendapatkan BBM. Apalagi di pengecer-pengecer tidak ada stok minyak.

“Kerusakan jalan yang parah membuat mobilitas masyarakat semakin sulit. Kondisi ini juga menyulitkan warga untuk mendapatkan BBM, sementara bahan bakar sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” ujar Samsul, 21 Oktober 2026.

📌 Baca Juga : Wakapolri Pimpin Purna Tugas FPU 7 Minusca, 140 Personel Polri Terima Tanda Kehormatan

Janji Juli Belum Terlaksana

Sebelumnya pada Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD dan BPH Migas telah membahas masalah ini dan mengusulkan dua solusi: pemanfaatan aplikasi XStar bagi kelompok masyarakat, serta pembentukan subpenyalur BBM di desa yang belum memiliki SPBU.

Namun hingga kini, realisasinya di Kelemantan Barat, Kelemantan, Palkun, Sekodi, maupun kota Bengkalis belum terlihat jelas. Warga masih menunggu kepastian.

“Tolong perhatikan kami orang pulau dan pelosok ini,” harap warga.

📌 Baca Juga : Bisnis Ilegal Rokok dan Miras Menggurita di Kuansing, Distribusi Hingga Penuhi Tempat Hiburan

Dugaan Penjualan Kembali Harus Diperiksa Secara Objektif

Polemik memanas setelah unggahan di grup Facebook menyoroti dugaan penjualan Pertalite kepada pengecer. Perlu ditegaskan, unggahan tersebut belum dapat dijadikan bukti pelanggaran. Salah seorang warga yang terlihat dalam antrean, Aminah, memberikan penjelasannya.

“Kami bukan penimbunan minyak. Kami antre minyak, dijual kembali, hanya untuk mencari sesuap nasi,” ucapnya.

📌 Baca Juga : Mantan Danjen Kopassus Soenarko: Gibran Dinilai Tak Punya Kapasitas dan Moralitas, “Jadi Ketua RT Saja Tidak Pantas”

Pernyataan ini merupakan pandangan dari pihak yang bersangkutan dan tidak otomatis membenarkan aktivitas tersebut. Pihak berwenang wajib memeriksa fakta secara menyeluruh — menegakkan aturan sekaligus memahami konteks kesulitan ekonomi warga.

Hingga saat ini, Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maupun BPH Migas belum memberikan penjelasan resmi. Masyarakat menuntut penjelasan terbuka, kepastian pelaksanaan program, pemeriksaan transparan terhadap dugaan penyimpangan, serta penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan Bengkalis. (Tim)

Editor : Redaksi

banner 120x600